Menu

Pemerintah Melakukan Percepatan Pembangunan Rumah Untuk ASN

0 Comment


Pemerintah Melakukan Percepatan Pembangunan Rumah Untuk ASN Pada 7 November 2018 lalu, presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas bersama dengan jajaran yang terkait untuk melakukan pembahasan mengenai upaya penyediaan rumah untuk para ASN, TNI, serta Polri. Pembahasan ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dari ASN dan juga pelayanan publik lainnya. Presiden mengatakan bahwa mereka akan berkonsentrasi kepada upaya untuk memberikan percepatan dalam penyediaan rumah yang layak untuk total 945000 ASN, kemudian 275000 prajurit tentara nasional Indonesia, dan juga 360000 anggota dari Polri. Hal ini beliau sampaikan pada arahannya ketika berada di kantor presiden, Jakarta.

Presiden memiliki harapan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak untuk para aparatur negara saja, namun kebijakan menyediakan pedoman tersebut juga bisa memberikan efek berganda untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tujuan utamanya tentu sudah jelas itu agar prajurit TNI, ASN, dan juga anggota anggota Polri dapat memiliki konsentrasi yang lebih tinggi di dalam bekerja. Selain itu, ini juga bisa memberikan salah satu efek denda yang nantinya mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang muncul bersumber dari kegiatan kegiatan yang hubungannya dengan program pembangunan perumahan tersebut.

Pada 16 April 2018, rapat terbatas juga telah dilakukan. Didalam nya, presiden mengatakan beberapa pernyataaan langsung yang ditujukan kepada jajaran terkait untuk memberikan perhatian yang jauh lebih maksimal bagi aparatur negara. Presiden juga meminta laporan yang lebih rinci dari jajarannya tentang perkembangan serta proses persiapan lahan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Beberapa aspek lain seperti model pembiayaan juga dibahas oleh pemerintah dengan serius.

Baca Juga : Lesunya Industri Elektronik Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir

Tentang aspek persiapan lahan, presiden sendiri juga minta laporan resmi dari kementerian yang terkait, untuk mengetahui apakah Hunian tersebut nantinya akan dibangun vertikal atau horisontal. Beliau juga meminta laporan tentang Aksesibilitas dari perumahan ke tempat bekerja, dan juga lain yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi untuk kawasan tersebut. Jika soal pembiayaan, presiden mempertanyakan kepada jajarannya apakah bisa diambil dari APBN, BUMN, ataupun dari swasta.

 

Rapat terbatas ini dihadiri oleh beberapa menteri seperti menteri perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK yaitu puan Maharani, menteri tenaga kerja Hanif Dhakiri, menteri LHK Siti Nurbaya, panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto, wakapolri Komjen Ari Dono, serta beberapa menteri terkait dan juga undangan lain.

Dalam rapat terbatas tersebut dikutip dari menteri PPN atau kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan telah terdapat beberapa hal yang diputuskan. Pertama, dukungan pemerintah sangat penting agar beban dari ASN, Polri, dan juga TNI bisa menjadi ringan. Yang kedua, penyediaan lahan yang memadai karena pemerintah menginginkan bangunan yang dibangun adalah sekalah besar bukan individu. Bangunan ini nantinya bisa dibuat menjadi kompleks baik kompleks rumah susun ataupun apartemen, mengingat saat ini lahan yang tersedia sudah semakin terbatas.

Bicara mengenai masalahan sendiri, pemerintah akan memberikan upaya utama yaitu memberikan lahan yang sudah dikuasai oleh negara atau lahan yang saat ini tengah dipegang oleh lembaga ataupun kementerian yang bisa dijadikan perumahan yang nantinya akan fokus menjadi bangunan rumah susun ataupun apartemen yang ditujukan bagi ASN, TNI, serta Polri.

Tags: , , , , ,